SAMARINDA (GanggamPost) Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur (Dispora Kaltim) terus berbenah, menyusul diberlakukannya sistem baru penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Perubahan metode ini membawa tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Kini, pengukuran IPP mencakup lima domain utama dengan 16 indikator, menggantikan metode sebelumnya yang hanya mengacu pada 15 indikator. Domain tersebut meliputi aspek pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pekerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan pemuda, serta kesetaraan gender dan inklusivitas.
Menurut Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda Dispora Kaltim, Rusmulyadi, transformasi indikator ini mengharuskan seluruh instansi pemerintah turut ambil bagian.
“Upaya peningkatan IPP tidak bisa ditangani oleh Dispora saja. Ini merupakan agenda pembangunan lintas sektor, sehingga peran aktif semua OPD sangat dibutuhkan,” ungkapnya, Jumat (13/6/2025).
Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor: 45 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan. Regulasi ini diharapkan menjadi panduan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program-program pemuda hingga tahun 2024.
Rusmulyadi mencontohkan, program gizi remaja oleh Dinas Kesehatan, pelatihan keterampilan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, maupun peningkatan angka kelulusan siswa oleh Dinas Pendidikan, semuanya turut mempengaruhi skor IPP.
Data IPP terbaru tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan bagi Kalimantan Timur, yang kini mencapai 64,38 poin. Kota Samarinda mencatatkan nilai IPP tertinggi dengan 71,26, disusul Bontang (67,39) dan Balikpapan (66,66). Di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebagai wilayah dengan capaian terendah, yaitu 59,04.
“Peningkatan ini menunjukkan pentingnya perhatian serius terhadap isu pemuda. Namun, masih banyak pekerjaan rumah ke depan,” kata Rusmulyadi.
Dispora Kaltim juga tengah memperkuat mekanisme evaluasi dan pelaporan program berbasis indikator IPP. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki dampak nyata dan terukur terhadap pembangunan kepemudaan di Benua Etam. (ADV Dispora kaltim/Gb)
